PELATIHAN PENGAWASAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) KOTA SOLOK

PELATIHAN PENGAWASAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) KOTA SOLOK

  • Post author:

Solok (InfoPublikSolok) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Pelatihan Pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Kota Solok pada hari Selasa s/d Kamis tanggal 15 S/D 17 OKTOBER 2019 di DI HOTEL IMELDA PADANG acara ini dibuka oleh Wakil Walikota Solok, Bapak Reinier, ST, MM, didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, Delfianto, S.Sos dan jajarannya dan dihadiri oleh 31 orang peserta (29 orang APIP, 1 orang BKD, 1 orang BAPPEDA).

Tujuan acara ini adalah untuk Meningkatkan wawasan, kompetensi APIP dalam pelaksanaan PPRG, audit  dan review PPRG. Dengan Narasumber Bapak Walikota Solok diwakili oleh Wakil Walikota Solok, Ibuk DR Herita Dewi, MM. Dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Yudha Prima, SSTP, M.Si dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Ali Nursal Noer, SE, MM. AK, CA dari Graha Artha Training Centre Padang

Dalam sambutannya Walikota Solok  menyampaikan  Dalam percepatan pelaksanaan PUG, maka perspektif gender perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan yang dinamakan dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pelaksanaan PPRG yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu mendapatkan pengawasan sehingga diharapkan berjalan dengan efektif dan efisien guna mendukung kinerja pemerintah. Oleh karena itu perlu kiranya memperkuat peran Inspektorat selaku Stakeholder strategis dalam pengawasan PPRG.

Diharapkan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dari APIP dalam melaksanakan pengawasan PPRG sehingga berkontribusi dalam mewujudkan KKG.

Narasumber Ibu DR Herita Dewi, MM. Menyampaikan dalam menguatkan pelaksanaan  dalam perencanaan dan penganggaran yang reponsif gender didaerah melalui system pengawasan dengan memastikan mutu aras penyelenggaraan PUG dan PPRG dan Memastikan program/kegiatan telah responsif gender; serta Mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan PPRG.

Sedangkan Narasumber dari BAPPEDA menyampaikan bahwa salah satu tugas PUG yaitu mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; (Asniati)

Bagikan Melalui